SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA KELAS IB , MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI dan WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI, HINDARI CALO, NO PUNGLI., PETUGAS KAMI TIDAK MENERIMA APAPUN KECUALI SENYUMAN ANDA.

Written by pa.palu@yahoo.co.id on . Hits: 799

Prosedur Berperkara Secara PRODEO / GRATIS

Layanan Pembebasan Biaya Perkara merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya. Layanan Pembebasan Biaya Perkara artinya negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan penangangan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

 

Siapa yang berhak mengajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara?

(1)   Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

(2)   Tidak mampu secara ekonomi tersebut dapat dibuktikan dengan:

a.       Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.      Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

 

Apa saja perkara di Pengadilan Agama yang dapat diajukan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara?

Semua perkara pada dasarnya dapat dimohonkan pembebasan biaya perkara / diproses secara prodeo, seperti:

·         Perceraian

·         Itsbat nikah

·         Dispensasi kawin

·         Pengangkatan anak

·         Perwalian

·         Penetapan ahli waris

·         Asal usul anak

·         Wali adhal

·         Ijin poligami

·         Pembatalan perkawinan

·         Pembatalan hibah

·         Ekonomi syariah

 

Apa hak Pencari Keadilan setelah Permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan?

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir. Pembebasan biaya perkara meliputi:

a.       Materai

b.      Biaya Pemanggilan para pihak

c.       Biaya Pemberitahuan Isi Putusan

d.      Biaya Sita Jaminan

e.       Biaya Pemeriksaan Setempat

f.       Biaya Saksi / Ahli

g.      Biaya Eksekusi

h.      Biaya Alat Tulis Kantor

i.        Biaya Penggandaan / Fotokopi

j.        Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara

k.      Biaya pengiriman berkas

 

Bagaimana prosedur pemberian Layanan Pembebasan Biaya Perkara?

(1)   Penggugat / Pemohon mengajukan Permohoan Pembebasan Biaya Perkara bersamaan dengan surat gugatan / permohonan.

(2)   Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis (tidak mampu secara ekonomi).

(3)   Panitera / Sekretaris memeriksa kelayakan Pembebasan Biaya Perkara dan ketersediaan anggaran DIPA Pengadilan.

(4)   Berdasaran hasil penilaian kelayakan Pembebasan Biaya Perkara, Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

(5)   Panitera / Sekretaris berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.

(6)   Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.

Pada tingkat apa saja layanan Pembebasan Biaya Perkara diberikan?

Pada dasarnya dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan Ketua Pengadilan juga berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi, dan / atau peninjauan kembali.

(1)   Dalam perkara yang telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding / kontra memori banding, memori kasasi / kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali / kontra memori peninjauan kembali, untuk berperkara secara bebas biaya / prodeo harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.

(2)   Dalam hal Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali (biasanya diajukan oleh Tergugat / Termohon tingkat pertama) maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.

(3)   Permohonan Pembebasan Biaya Perkara tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis (tidak mampu secara ekonomi.

(4)   Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

 

Sumber:

·         Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

·        Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Bulukumba Kelas IB

Jl. Lanto DG Pasewang No. 18, Bulukumba, Kode POS : 92513

Telp: 0413-81087
Fax: 0413-85087

WA: 0811 4600 333

Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

  

w3c html 5 w3c wai AAA